Renovasi Ruangan, Anggota DPR 'Dijatah' Rp 50 Juta

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD di kawasan Senayan,

Jakarta, Minggu (17/4/2011).Terkait rencana pembangunan gedung baru,

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat khawatir dituduh melakukan

tindak pidana korupsi jika rencana pembangunan gedung baru DPR

senilai Rp 1,138 triliun dibatalkan. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban

dana sekitar Rp 9 miliar yang sudah dikeluarkan dalam persiapan

pembangunan gedung tersebut. 

Penulis : Sabrina Asril  
 JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan renovasi ruang kerja anggota Dewan. Anggaran untuk renovasi kali ini mencapai Rp 50 juta setiap ruangannya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan, total alokasi anggaran keseluruhan yang dibutuhkan untuk renovasi ruangan kali ini mencapai Rp 6,2 miliar. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry S Achyar membenarkan adanya rencana itu.

"Untuk tahun ini ada 192 ruang kerja di Nusantara I yang akan diperbaiki. Itu ruang kerja anggota dan ruang komisi. Satu ruangan diberikan maksimal Rp 50 juta, terserah mereka mau perbaiki mana saja," ujar Erry, saat dijumpai Selasa (6/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Menurut Erry anggaran renovasi itu tidak terlalu besar jika dibandingkan kebutuhan yang diperlukan anggota Dewan. Selama ini, Erry mengaku mendapat keluhan anggota Dewan akan ruang kerja dan toilet yang kondisinya tidak lagi prima. Ia mencontohkan, anggaran renovasi itu digunakan untuk mengganti keramik dengan parquet.

"Lalu ada pergantian interior, wallpaper yang diganti karena ada kebocoran air atau dindingnya yang sudah rusak karena terkena matahari lalu pergantian partisi," ujarnya.

Kerusakan-kerusakan itu selama ini sudah diinventarisir. Untuk menganggarkan renovasi ruang kerja ini, Erry mengaku sudah melakukan berbagai kajian termasuk memanggil konsultan dan meminta pendapat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah dikaji, kemudian dimasukkan ke dalam anggaran dan disahkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Satu ruangan diberikan

maksimal Rp 50 juta, terserah

mereka mau perbaiki mana saja

-- Erry S Achyar

"Gedung Nusantara I ini operasinya dimulai sejak tahun 1997. Berarti sudah 14 tahun dan belum direnovasi. Sementara penyusutan gedung tiap tahunnya 14 persen, jadi wajar jika kami sudah perlu melakukan renovasi," ucap Erry.

Selain itu, Erry berkilah,sejak dibangun, Gedung Nusantara I sebenarnya hanya untuk ditujukan untuk penggunaan 800 anggota Dewan dan staf ahli. Sementara saat ini sudah ada 550 orang anggota DPR ditambah staf ahli jumlahnya meningkat lebih dari tiga kali lipat yakni sekitar 2800-3000 orang.

"Kami juga tidak ingin menghambur-hamburkan karena ini kan uang rakyat. Tegur kami kalau memang ini dianggap berlebihan, tapi lihat dulu bagaimana proses di dalamnya," ujar Erry lagi.

Pengerjaan 192 ruang kerja itu akan dilakukan selama 1,5 bulan. Saat ini, sudah masuk dalam tahap pengumuman lelang. Setelah itu, ruang kerja anggota Dewan sisanya akan dilaksanakan pada tahun 2013 mendatang.

Sebelumnya, FITRA memaparkan tiga proyek DPR yang proses lelangnya baru dimulai akhir tahun ini adalah pekerjaan pergantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, serta perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar.

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadaf mengatakan, penggunaan uang Rp 6,2 miliar untuk perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I. Dia mengatakan kalau rakyat tidak butuh ruangan baru anggota DPR melainkan kejujuran para wakil rakyat untuk membela kepentingan rakyat.

"Asyik ya, tidak dapat gedung baru tapi dapat ruangan baru walaupun anggaran untuk bermiliar-miliar dihabiskan untuk ruangan baru tersebut. Seharusnya anggota DPR prihatin pada rakyat yang memilih mereka," ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).

Selain itu, menurut Uchok, terasa janggal jika lelang pengerjaan proyek tahun anggaran 2012 ini baru dilakukan pada akhir tahun, atau sangat mepet dengan batas waktu penandatanganan kontrak yang sudah ditargetkan sebelumnya.

Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary