Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo/KOMPAS.com/Indra Akuntono
JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 terdapat alokasi anggaran dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 terdapat alokasi anggaran dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai konsumsi bagi ajudan dan pengawal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Dalam masa pemerintahan mantan Gubernur Fauzi Bowo, tidak ada alokasi anggaran serupa dalam APBD DKI 2012. Berdasarkan APBD DKI 2013 yang telah dipublikasikan dalam situs web www.jakarta.go.id, jumlah total anggaran belanja dalam pos Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri pada masa pemerintahan Jokowi-Basuki ini lebih besar dibandingkan dengan alokasi APBD DKI 2012. Pada tahun ini, anggaran biro kepala daerah berjumlah Rp 33 miliar, sedangkan pada 2012 hanya Rp 27 miliar.
Beberapa anggaran yang dibelanjakan Jokowi-Basuki juga banyak yang lebih besar bila dibandingkan era Fauzi Bowo. Anggaran telepon, air, listrik, internet (TALI) rumah dinas, misalnya, ditetapkan sebesar Rp 1,2 miliar. Tahun 2012, anggarannya sebesar Rp 653 juta.
Selain itu, anggaran upacara bendera tahun ini mencapai Rp 600 juta, sebelumnya Rp 400 juta. Anggaran jamuan resmi Pemprov DKI 2013 sebesar Rp 5 miliar, tahun sebelumnya Rp 3,2 miliar. Anggaran lain yang juga besar adalah penerimaan dan pelayanan tamu, yakni Rp 1,1 miliar, sementara tahun 2012 sebesar Rp 800 juta.
Alokasi uang makan bagi pegawai pribadi Jokowi-Basuki di atas jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi pendidikan dan perbaikan gizi di Kepulauan Seribu. Pada pos pendidikan Kepulauan Seribu, anggaran peningkatan mutu pendidikan pembinaan pembelajaran tematik sekolah dasar (SD) kelas I, II, III SD tingkat kabupaten dianggarkan sebesar Rp 104 juta. Adapun anggaran perbaikan gizi balita dan anak Kepulauan Seribu dianggarkan Rp 354 juta.
Pangkas anggaran
Menanggapi besarnya alokasi anggaran tersebut, Jokowi berjanji meninjau kembali anggaran yang telah dapat dicairkan dan digunakan tersebut. Apabila masyarakat menilai alokasi anggaran tersebut terlalu besar, Jokowi berjanji akan memangkas anggaran yang dirasa tidak perlu.
"Saya akan tinjau lagi karena enggak mungkin saya mengerti semua. Kalau memang anggaran itu dianggap tidak efesien, kan masih dalam anggaran, realisasinya bisa saya potong," kata Jokowi.
Saat ditanya tentang anggaran keperluan pidato gubernur yang mencapai Rp 500 juta, Jokowi mengimbau agar masyarakat juga mencermati anggaran bernilai besar yang memiliki pos dan digunakan sebagai program unggulan. "Tidak mungkin juga saya perhatikan sampai detail sekali, sampai uang makan ajudan. Yang penting itu saya cermati, jangan hanya mengurus yang kecil waktu buka APBD, tapi cermati yang gede-gede juga. Saya enggak pernah mengurusi yang begitu," kata Jokowi.
Secara terpisah, Basuki mengakui adanya alokasi anggaran uang makan ajudan sebesar Rp 1,5 miliar dalam APBD DKI 2013. Untuk biaya makan dan minum Gubernur dan Wakil Gubernur, akan diambilkan dari tunjangan dana operasional kepala daerah.
"Jadi begini, ada pos itu sendiri. Kalau memang enggak cukup, baru kita pakai semua dari dana operasional kita," kata Basuki.
Selain untuk makan para ajudan, Basuki mengatakan bahwa anggaran tersebut juga digunakan untuk tamu-tamu atau para demonstran yang datang berkunjung kepadanya atau Gubernur. Pengadaan makanan untuk para ajudan dan para pengawal itu dilakukan dengan cara yang mudah, dapat melalui supplier atau membeli makanan sendiri-sendiri.
"Besarannya per hari ya tidak tentu, tergantung tamu yang datang. Kalau demonya banyak, kita mengeluarkan biaya makan juga banyak. Kalau makanannya sisa, bisa dibawa pulang. Operasional bisa buat apa saja, asal enggak masuk kantong," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Dalam masa pemerintahan mantan Gubernur Fauzi Bowo, tidak ada alokasi anggaran serupa dalam APBD DKI 2012. Berdasarkan APBD DKI 2013 yang telah dipublikasikan dalam situs web www.jakarta.go.id, jumlah total anggaran belanja dalam pos Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri pada masa pemerintahan Jokowi-Basuki ini lebih besar dibandingkan dengan alokasi APBD DKI 2012. Pada tahun ini, anggaran biro kepala daerah berjumlah Rp 33 miliar, sedangkan pada 2012 hanya Rp 27 miliar.
Beberapa anggaran yang dibelanjakan Jokowi-Basuki juga banyak yang lebih besar bila dibandingkan era Fauzi Bowo. Anggaran telepon, air, listrik, internet (TALI) rumah dinas, misalnya, ditetapkan sebesar Rp 1,2 miliar. Tahun 2012, anggarannya sebesar Rp 653 juta.
Selain itu, anggaran upacara bendera tahun ini mencapai Rp 600 juta, sebelumnya Rp 400 juta. Anggaran jamuan resmi Pemprov DKI 2013 sebesar Rp 5 miliar, tahun sebelumnya Rp 3,2 miliar. Anggaran lain yang juga besar adalah penerimaan dan pelayanan tamu, yakni Rp 1,1 miliar, sementara tahun 2012 sebesar Rp 800 juta.
Alokasi uang makan bagi pegawai pribadi Jokowi-Basuki di atas jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi pendidikan dan perbaikan gizi di Kepulauan Seribu. Pada pos pendidikan Kepulauan Seribu, anggaran peningkatan mutu pendidikan pembinaan pembelajaran tematik sekolah dasar (SD) kelas I, II, III SD tingkat kabupaten dianggarkan sebesar Rp 104 juta. Adapun anggaran perbaikan gizi balita dan anak Kepulauan Seribu dianggarkan Rp 354 juta.
Pangkas anggaran
Menanggapi besarnya alokasi anggaran tersebut, Jokowi berjanji meninjau kembali anggaran yang telah dapat dicairkan dan digunakan tersebut. Apabila masyarakat menilai alokasi anggaran tersebut terlalu besar, Jokowi berjanji akan memangkas anggaran yang dirasa tidak perlu.
"Saya akan tinjau lagi karena enggak mungkin saya mengerti semua. Kalau memang anggaran itu dianggap tidak efesien, kan masih dalam anggaran, realisasinya bisa saya potong," kata Jokowi.
Saat ditanya tentang anggaran keperluan pidato gubernur yang mencapai Rp 500 juta, Jokowi mengimbau agar masyarakat juga mencermati anggaran bernilai besar yang memiliki pos dan digunakan sebagai program unggulan. "Tidak mungkin juga saya perhatikan sampai detail sekali, sampai uang makan ajudan. Yang penting itu saya cermati, jangan hanya mengurus yang kecil waktu buka APBD, tapi cermati yang gede-gede juga. Saya enggak pernah mengurusi yang begitu," kata Jokowi.
Secara terpisah, Basuki mengakui adanya alokasi anggaran uang makan ajudan sebesar Rp 1,5 miliar dalam APBD DKI 2013. Untuk biaya makan dan minum Gubernur dan Wakil Gubernur, akan diambilkan dari tunjangan dana operasional kepala daerah.
"Jadi begini, ada pos itu sendiri. Kalau memang enggak cukup, baru kita pakai semua dari dana operasional kita," kata Basuki.
Selain untuk makan para ajudan, Basuki mengatakan bahwa anggaran tersebut juga digunakan untuk tamu-tamu atau para demonstran yang datang berkunjung kepadanya atau Gubernur. Pengadaan makanan untuk para ajudan dan para pengawal itu dilakukan dengan cara yang mudah, dapat melalui supplier atau membeli makanan sendiri-sendiri.
"Besarannya per hari ya tidak tentu, tergantung tamu yang datang. Kalau demonya banyak, kita mengeluarkan biaya makan juga banyak. Kalau makanannya sisa, bisa dibawa pulang. Operasional bisa buat apa saja, asal enggak masuk kantong," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Editor :Laksono Hari W
Sumber :kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar