 |
Jenis BBM di SPBU milik Pertamina (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi) |
ESDM akan meyakinkan DPR untuk mengurangi beban subsidi BBM.
VIVAnews - Pemerintah mulai membuka opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi untuk mengurangi beban anggaran negara. Pemerintah mengaku terus melakukan berbagai upaya efisiensi agar subsidi energi, khususnya BBM, dapat ditekan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini, mengatakan, pemerintah selama ini telah melakukan efisiensi dan sosialisasi pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk menekan pembengkakan anggaran subsidi. Tak hanya itu, pemerintah secara besar-besaran mulai melakukan konversi dari BBM menjadi bahan bakar gas.
Kini, pemerintah juga akan mulai meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengurangi subsidi BBM. Sekaligus bersama DPR, mendiskusikan solusi mengurangi beban negara tanpa membuat rakyat miskin terbebani.
"Saat ini, kami masih membereskan R-APBN 2013 dan belum ada pembahasan sama sekali dengan DPR. Mudah-mudahan saja, dalam waktu tidak terlalu lama, kami punya komunikasi dengan DPR untuk itu (subsidi BBM)," kata Rudi di Jakarta, Kamis 19 Oktober 2012.
Kementerian ESDM mengaku telah mempunyai perhitungan pengurangan subsidi BBM sesuai konsep yang pernah diperkenalkan almarhum mantan Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo. Konsep itu sendiri terus disempurnakan.
Kenaikan harga BBM bersubsidi, Rudi melanjutkan, tidak bisa dihindari lagi. Pemerintah beralasan, harga BBM di sejumlah negara umumnya jauh lebih mahal dibandingkan di Indonesia.
"Kalau dilihat dari grafik, memang kondisinya harus naik. Walau bagaimana pun, kami akan tetap berkolaborasi dengan DPR, terutama dalam hal APBN," katanya.
Jika disetujui DPR, Kementerian ESDM mengaku telah mempunyai strategi agar masyarakat tidak terbebani terlalu banyak dengan kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah menaikkan harga BBM secara bertahap yaitu Rp500 per liter setiap 3-4 bulan sekali.
"Tidak seperti zaman dahulu yaitu sampai Rp6.000 per liter, kasihan masyarakat," katanya. (art)
Kini, pemerintah juga akan mulai meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengurangi subsidi BBM. Sekaligus bersama DPR, mendiskusikan solusi mengurangi beban negara tanpa membuat rakyat miskin terbebani.
"Saat ini, kami masih membereskan R-APBN 2013 dan belum ada pembahasan sama sekali dengan DPR. Mudah-mudahan saja, dalam waktu tidak terlalu lama, kami punya komunikasi dengan DPR untuk itu (subsidi BBM)," kata Rudi di Jakarta, Kamis 19 Oktober 2012.
Kementerian ESDM mengaku telah mempunyai perhitungan pengurangan subsidi BBM sesuai konsep yang pernah diperkenalkan almarhum mantan Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo. Konsep itu sendiri terus disempurnakan.
Kenaikan harga BBM bersubsidi, Rudi melanjutkan, tidak bisa dihindari lagi. Pemerintah beralasan, harga BBM di sejumlah negara umumnya jauh lebih mahal dibandingkan di Indonesia.
"Kalau dilihat dari grafik, memang kondisinya harus naik. Walau bagaimana pun, kami akan tetap berkolaborasi dengan DPR, terutama dalam hal APBN," katanya.
Jika disetujui DPR, Kementerian ESDM mengaku telah mempunyai strategi agar masyarakat tidak terbebani terlalu banyak dengan kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah menaikkan harga BBM secara bertahap yaitu Rp500 per liter setiap 3-4 bulan sekali.
"Tidak seperti zaman dahulu yaitu sampai Rp6.000 per liter, kasihan masyarakat," katanya. (art)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar